Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dinilai telah membawa kemajuan bagi Indonesia namun ada sejumlah catatan yang harus diperbaiki.
Tetapi, PAN menilai masih ada beberapa catatan yang menjadi sorotan, yakni mengenai penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta 2017. Yandir, menilai adanya keberpihakan pemerintah kepada salah satu calon gubernur.
"Kalau masalah demokrasi mungkin yang paling kentara, saat Pilkada DKI saja. Penampakan keberpihakan pemerintah dalam tanda kutip sangat terlihat, itu sebaiknya janganlah diulangi lagi," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat berada di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (20/10).
Pilkada DKI Jakarta 2017, yang diikuti oleh tiga pasangan yaitu Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, dan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.
Melalui pemilihan dua putaran, pada akhirnya pasangan Anies-Sandi yang menjadi gubernur dan wakil gubernur terpilih setelah mengalahkan pasangan Ahok-Djarot dengan perolehan suara 57,96 persen melawan 42,04 persen.
Saat di putaran kedua, Anies-Sandi didukung Gerindra, PKS dan PAN. Sementara Ahok-Djarot didukung PDIP, Golkar, NasDem, dan Hanura yang merupakan partai pendukung pemerintah.
Meski demikian, Yandri mengapresiasi kelancaran pada Pilkada serentak yang telah dua kali diselenggarakan pada 2015 dan 2017.
Dia berharap Pilkada serentak 2018 akan selancar seperti dua episode sebelumnya.
"Insyaallah di 171 lancar. Itu kemajuan," ungkap Anggota Komisi II DPR ini.
Sedangkan, dilihat dari sisi politik, Yandri menilai kabinet Jokowi-JK sering menunjukan kegaduhan dan tidak sinkron antara para menteri, terutama terkait pernyataan yang beredar di media.
Jokowi-JK pun dinilai perlu untuk mengevaluasi lagi kinerja kabinetnya.
"Perlu, saya kira Pak Jokowi perlu tegas," ungkap Yandri.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar